JAKARTA, PelitaIndonesiaNews.com – Pegiat media sosial Adam Deni Gearaka resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Utara dalam kasus dugaan perusakan fasilitas usaha dan intimidasi terhadap petugas keamanan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti, termasuk rekaman CCTV, keterangan saksi, dan barang bukti lainnya.
Peristiwa tersebut terjadi di sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Terusan Kelapa Hybrida, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian pertama berlangsung pada Rabu (17/6/2026) malam sekitar pukul 20.30 WIB saat Adam Deni mendatangi lokasi usaha milik korban.
Menurut keterangan kepolisian, Adam Deni diduga memaksa masuk ke area ruko dan melakukan perusakan terhadap sejumlah fasilitas yang berada di dalam lokasi usaha. Selain itu, ia juga diduga melakukan intimidasi terhadap petugas keamanan dengan memperlihatkan sebuah airsoft gun. Tindakan tersebut kemudian menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar dan dilaporkan kepada pihak berwajib.
Tidak berhenti pada kejadian pertama, penyidik mengungkap bahwa keesokan harinya, Kamis (18/6/2026), Adam Deni kembali mendatangi lokasi yang sama. Pada kesempatan tersebut, ia diduga merusak bagian luar kendaraan milik korban yang sedang terparkir di sekitar ruko. Laporan dari karyawan dan petugas keamanan kemudian menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut.
Setelah menerima laporan, polisi melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dari hasil penyelidikan, penyidik menyimpulkan telah terdapat cukup bukti untuk menaikkan status Adam Deni menjadi tersangka dan melakukan penahanan guna memperlancar proses hukum yang sedang berjalan.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kasus ini kini masih dalam tahap penyidikan untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan proses hukum berjalan secara transparan.
